padangtime.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mencari terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis. Karena itu, Pemprov Sumbar mendorong optimalisasi aset daerah sekaligus menyiapkan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal tersebut saat menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026).
Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD, termasuk atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar. Selain itu, ia menilai berbagai masukan dan pendalaman fraksi menjadi bahan penting untuk menyempurnakan kebijakan daerah.
Menurut Mahyeldi, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi akan memperkuat pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset agar mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga menyiapkan skema creative financing melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah. Langkah ini bertujuan memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
Selain itu, Mahyeldi menyoroti potensi remitansi perantau Minangkabau yang diperkirakan melebihi Rp20 triliun per tahun. Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan baru untuk mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan nagari.
“Pembangunan harus terus berjalan. Karena itu, kita perlu menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya. (adpsb/rmz/bud)
