Padang TIME – JATINANGOR – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menganugerahkan Kartika Pamong Praja Madya kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumbar.
Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, menyerahkan penghargaan tersebut dalam upacara di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Dinilai Berhasil Membangun Birokrasi Profesional
Halilul Khairi mengatakan IPDN menilai Mahyeldi mampu membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat. Berbagai inovasi pemerintahan yang dijalankan Pemprov Sumbar menjadi salah satu pertimbangan pemberian penghargaan.
Menurutnya, kepemimpinan Mahyeldi juga terlihat saat menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk penanganan bencana. Ia menilai Mahyeldi mampu mengambil langkah cepat, memperkuat kolaborasi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN,” ujar Halilul Khairi.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang kini mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sumbar.
Mahyeldi: Penghargaan Milik Seluruh Masyarakat Sumbar
Menanggapi penghargaan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa Kartika Pamong Praja Madya merupakan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, alumni IPDN, serta masyarakat Sumbar.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat,” katanya.
Mahyeldi menilai penghargaan itu menjadi motivasi bagi Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program. Keberhasilan justru terlihat dari kemampuan setiap kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Beri Pembekalan kepada Praja IPDN
Sebelum mengikuti prosesi penganugerahan, Mahyeldi memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar. Ia mengajak para calon pamong membangun kepemimpinan yang berintegritas, profesional, dan menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama.
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat. Jajaran pimpinan IPDN, ribuan praja, Ketua IKAPTK Provinsi Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Sumbar turut menghadiri kegiatan tersebut.
Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya menjadi pengakuan atas komitmen Mahyeldi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penghargaan itu juga menjadi penyemangat bagi Pemprov Sumbar untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan mampu menjawab harapan masyarakat. (adpsb/bud)
