Anggota DPR RI dan BPN Bersinergi Bahas Sertipikasi Tanah di Sumbar

padangtime.com | Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi, menerima kunjungan Anggota Komisi II DPR RI, H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.I.P., di ruang kerjanya, (20/12/2024).

Kunjungan ini sebagian dari reses anggota DPR yang bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, membahas sejumlah permasalahan yang sering dihadapi masyarakat menjadi topik pembahasan utama. Permasalahan tersebut meliputi isu sertipikasi tanah, sengketa lahan, dan pengelolaan tanah ulayat. Tanah ulayat, yang merupakan tanah adat yang dikuasai bersama oleh masyarakat adat, sering kali menjadi sumber konflik. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidakjelasan status hukum dan kurangnya pengakuan atas hak kepemilikan tanah tersebut. Ketidakpastian ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara masyarakat adat dan pihak luar, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, sengketa lahan turut menjadi perhatian penting, baik yang melibatkan individu maupun kelompok. Masalah ini kerap dipicu oleh tumpang tindih data pertanahan serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dihadirkan sebagai solusi strategis. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya sengketa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn., menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah percepatan proses sertipikasi tanah melalui program PTSL, yang dirancang untuk memberikan akses lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh legalitas hukum atas tanah mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pengembangan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Komisi II DPR RI dan Kanwil BPN Sumbar sebagai mitra kerja, serta mendorong tercapainya solusi yang lebih komprehensif dalam penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Barat. Melalui kerjasama yang lebih erat, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, penyelesaian sengketa, serta pengakuan terhadap hak atas tanah ulayat yang lebih adil dan transparan bagi seluruh pihak. (*)