padangtime.com | Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si, CSFA, di Markas Polda Sumatera Barat, Kamis (13/2/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama antara BPN dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang pertanahan, termasuk percepatan sertipikasi tanah, pencegahan konflik agraria, serta pemberantasan mafia tanah di wilayah Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Teddi Guspriadi menekankan pentingnya sinergi antara BPN dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem pertanahan yang transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Polda Sumatera Barat. Dengan dukungan kepolisian, berbagai persoalan pertanahan, termasuk sengketa tanah dan penyalahgunaan lahan, dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Teddi Guspriadi.
Lebih lanjut, Kepala BPN Sumatera Barat juga menyampaikan sejumlah program strategis nasional yang saat ini tengah dijalankan oleh BPN di wilayah Sumatera Barat, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta program Redistribusi Tanah. Ia berharap kepolisian dapat berperan dalam mengawal jalannya program tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar terhindar dari praktik-praktik penyalahgunaan tanah oleh oknum tertentu.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas berbagai permasalahan pertanahan yang sering menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. Kolaborasi antara BPN dan Polda Sumbar diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai sengketa yang berpotensi mengganggu stabilitas dan ketertiban di daerah.
Silaturahmi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antar-lembaga guna menciptakan sistem pertanahan yang lebih aman, tertib, dan transparan di Sumatera Barat. (*)
