Potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun menjadi perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan potensi tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).
Menurut Bima, dana rantau tidak seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sebaliknya, pemerintah perlu mendorong perantau menanamkan investasi produktif, termasuk pada pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).
Bima juga mengapresiasi langkah Gubernur Mahyeldi Ansharullah yang mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menyusun strategi pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi wilayah masing-masing.
Sementara itu, Mahyeldi menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 8 persen pada 2029. Untuk mewujudkannya, ia meminta kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan.
Mahyeldi menyebut ekonomi Sumbar tumbuh 3,37 persen sepanjang 2025. Namun, bencana hidrometeorologi menimbulkan kerugian dan kerusakan sekitar Rp33,527 triliun.
Meski demikian, ekonomi mulai menunjukkan pemulihan. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 4,77 persen.
Selain investasi, pemerintah juga mendorong produktivitas pertanian, pengembangan UMKM, dan konektivitas antarwilayah.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, turut menekankan pentingnya menghubungkan UMKM dengan industri besar melalui penguatan rantai pasok.
Dengan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perantau, Sumbar diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adpsb/bud) #fyp #sumbar #padangtime #EkonomiSumbar #PerantauMinang
