Magelang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti isu strategis pertanahan, Reforma Agraria, dan tata ruang dalam pembekalan kepala daerah di Magelang Retreat, Kompleks Akademi Militer Magelang, Kamis (27/02/2025). Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah (Pemda) sangat krusial dalam percepatan pemetaan tanah, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mendukung investasi.
“Saat ini ada sekitar 70 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di Indonesia. Dari jumlah itu, 79,5% atau 55,9 juta hektare sudah terpetakan dan bersertipikat. Namun, masih ada 14,4 juta hektare tanah yang belum terpetakan. Ini yang harus kita kejar agar semua tanah memiliki kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron.
Percepatan Reforma Agraria dan Tantangan TORA
Dalam Reforma Agraria, Menteri Nusron menyoroti tantangan besar dalam redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Salah satu kendala utama adalah moral hazard dalam penentuan penerima tanah oleh Pemda.
“Sering kali orang yang seharusnya tidak berhak justru mendapatkan tanah, sementara mereka yang benar-benar berhak malah terabaikan,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lambatnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemda, yang berdampak pada penerbitan RDTR dan perizinan investasi. Dari target 2.000 RDTR yang dibutuhkan, baru 619 yang tersedia.
“Kepala daerah harus segera menyusun RDTR agar investasi tidak terhambat. Kita tidak bisa terus menunda, karena RDTR sangat menentukan kelancaran perizinan usaha dan investasi di daerah,” tegas Menteri Nusron.
Pentingnya Kepastian Hukum dan Peran Aparatur Desa
Di hadapan para kepala daerah, Menteri Nusron juga menyoroti konversi sertipikat tanah lama serta berbagai persoalan administrasi pertanahan yang sering menyebabkan sengketa tanah.
“Sekitar 80% sengketa tanah terjadi akibat ketidakakuratan data riwayat tanah dan surat keterangan desa. Aparatur desa harus berperan aktif dalam memastikan kejelasan riwayat kepemilikan tanah agar tidak terjadi tumpang tindih,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya perlindungan lahan sawah dari alih fungsi, optimalisasi penilaian tanah dalam sistem pajak, serta percepatan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.
Dalam pembekalan ini, turut hadir sejumlah menteri dan kepala lembaga negara sebagai narasumber. Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.
Dengan pembekalan ini, diharapkan kepala daerah dapat mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan, mendorong investasi melalui RDTR, serta memastikan Reforma Agraria berjalan sesuai prinsip keadilan sosial. (LS/RT/AL)
