padangtime.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Auditorium Gubernuran, Kamis (4/6/2026).
Rapat dihadiri bupati dan wali kota se-Sumbar, unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas. Mahyeldi menegaskan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU harus segera ditangani melalui pengawasan yang lebih efektif dan terpadu.
Menurutnya, hasil pendalaman menunjukkan salah satu faktor utama penyebab kelangkaan solar bersubsidi adalah penyalahgunaan distribusi BBM untuk kegiatan tambang ilegal. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Mahyeldi juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota membentuk Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM subsidi yang didukung anggaran memadai dan pelaporan berkala. Ia mengingatkan bahwa sejak 1 April 2026 pemerintah telah membatasi pembelian BBM kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Herianto, mengungkapkan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi, seperti kendaraan yang dimodifikasi, penggunaan barcode tidak sah, hingga kendaraan tanpa mesin untuk menghindari identifikasi petugas.
Helmi menjelaskan kuota BBM subsidi nasional tahun 2026 mengalami penurunan. Untuk Sumbar, alokasi ditetapkan sebesar 558.488 kiloliter Solar dan 704.919 kiloliter Pertalite.
Sebagai tindak lanjut, seluruh bupati dan wali kota menandatangani kesepakatan bersama serta menyatakan kesiapan melaksanakan Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 1/INST-2026 guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud)
