Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan program serta anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Mahyeldi menegaskan, pemulihan bencana hidrometeorologi pada November 2025 tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata, memulihkan pelayanan publik, dan mengurangi risiko bencana.
“Prioritas mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,” tegasnya.
Karena itu, Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota berkoordinasi dengan balai serta satuan kerja kementerian/lembaga. Selain menyelaraskan pendanaan, mereka perlu mengidentifikasi hambatan dan menetapkan solusi beserta jadwal tindak lanjut.
Ia juga menyoroti penanganan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan anggaran sebelum menjalankan program.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Sumbar, Widya Prima Hatta, menyebut rapat koordinasi berlangsung pada 13–14 Oktober 2026 dengan melibatkan sekitar 203 peserta dari instansi pusat dan daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Balai Wilayah Sungai Sumatera V mencatat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan beragam per 6 Oktober 2026. Adapun pembangunan 813 unit hunian tetap dalam lima paket pekerjaan masih berada pada tahap awal berdasarkan data per 4 Oktober 2026.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Sumbar berharap pemulihan berjalan lebih terarah, anggaran tepat sasaran, dan infrastruktur mampu mendukung masyarakat bangkit secara berkelanjutan. (adpsb/rmz/bud)
