Banjir yang berulang kali melanda Kota Padang kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai kerusakan kawasan hulu sungai dan daerah penyangga perlu mendapat perhatian serius untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pada Ahad (11/10/2026), Muharlion mendorong pemerintah menurunkan tim pakar guna mengkaji penyebab utama banjir. Kajian itu perlu mengidentifikasi kemungkinan pendangkalan sungai, kerusakan hutan di kawasan hulu, serta faktor lain yang memperparah genangan.
Selain itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama aturan pemanfaatan sempadan sungai. Pengawasan alih fungsi lahan juga perlu diperketat agar kawasan resapan air tetap terjaga.
Anggaran dan Infrastruktur Jadi Tantangan
Muharlion menjelaskan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Padang untuk membiayai seluruh upaya penanggulangan banjir. Karena itu, Pemko Padang telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta mengajukannya kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan besar karena belanja pegawai menyerap sebagian besar anggaran. Akibatnya, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Di sisi lain, DPRD mendorong normalisasi sungai, pembangunan sumur bor, serta kolam retensi. Pemerintah juga perlu memetakan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan agar penanganan berjalan sesuai prioritas.
Perkuat Kolaborasi Pemerintah
Muharlion menegaskan, sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci penanganan banjir secara berkelanjutan. Dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pendanaan terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengurangi risiko bencana serta melindungi keselamatan warga.
DPRD Kota Padang pun berkomitmen mengawal kebutuhan masyarakat demi mendorong solusi jangka panjang terhadap banjir yang terus berulang. (Zamri Yahya, pt)
#viral #trending #fyp #sumbar #padang #padangtime
