Kota Pariaman Masuk Kota Intoleran, Ini Kata Asisten I

0
306
Padang TIME – Kota Pariaman masuk 10 kota yang intoleran di Indonesia berdasarkan laporan Lembaga Setara Institute.
Menanggapi hal tersebut Asisten I Setdako Pariaman, Yaminurizal mengungkapkan bahwa Kota Pariaman lebih mementingkan bagaimana masyarakatnya hidup lebih baik, perekonomian jalan, hidup beragama rukun dan tidak ada keluhan dari masyarakat.
Yaminurizal mengungkapkan bahwa Kota Pariaman dikenal dengan masyarakatnya yang homogen dan sudah hidup dengan baik.
“Tiba-tiba ada yang menyatakan Kota Pariaman adalah kota yang intoleran, kita ingin tahu juga indikator yang dinilai apa, serta tujuannya apa. Karena penelitian tersebut harus dilakukan dengan data yang valid”, terangnya via daring dengan Padang TV di Ruang Rapat Walikota Pariaman, Selasa (5/4/2022).
Yaminurizal juga menjelaskan bahwa selama ini Pemerintah Kota Pariaman tidak memiliki masalah intoleran, bahkan ASN ada yang beragama selain Islam namun mereka nyaman-nyaman saja.
“Diketahui, Kota Pariaman adalah daerah yang sangat toleransi dan terbuka kepada semua pihak. Ini sesuai dengan visi dan misi Pemko Pariaman yang merupakan daerah tujuan wisata”, tegasnya.
“Kalau riset ini bedasarkan ilmiah, perlu dikaji secara ilmiah juga, namun jangan sampai mengganggu kebijakan daerah yang bisa membuat situasi ini tidak bagus bagi daerah”, tutupnya mengakhiri.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbar, Duski Samad mengatakan berdasarkan hasil penilaian Lembaga Setara Institute bahwa ini tidaklah riset.
“Kalau riset harus bedasarkan objektif. Jangan ini dijadikan sebagai referensi bagi kabupaten/kota yang ada di Sumbar”, sebutnya.
Ia juga menuturkan bahwa apabila riset tersebut dinilai bedasarkan demografi daerah, penduduk dikatakan tidak rukun apabila tidak menerima, tidak mengakui dan tidak menghargai agama lain. Sedangkan Kota Padang Panjang yang merupakan kota pendidikan, Kota Pariaman adalah kota perdagang dan wisata dan Kota Padang yang juga Ibukota dan kota perdagangan.
“Untuk 3 daerah di Sumbar yang disebutkan intoleransi, FKUB Sumbar sangat tidak menerima dan keberatan dan diminta pertanggung jawaban kepada yang melakukan riset karena untuk mengukur daerah intoleransi perlu diukur dengan jelas dari pihak-pihak yang berkompeten”, pungkasnya. (pt)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini