padangtime.com | Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Maifrizon, menerima kunjungan resmi dari Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat, 14 Maret 2025. Dalam sambutannya, Maifrizon mengungkapkan rasa terima kasih atas pemilihan DPRD Sumbar sebagai lokasi kunjungan, yang ia harapkan dapat memberikan kesempatan untuk berbagi informasi yang saling menguntungkan bagi kedua provinsi.
Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mempelajari lebih dalam mengenai alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan DPRD Sumbar dalam upaya kesiapsiagaan terhadap bencana alam. “Di Sumbar, BPBD menganggarkan dana khusus untuk kesiapsiagaan bencana. Hal ini mencakup fasilitas tanggap darurat ketika curah hujan tinggi, penanggulangan banjir, serta alokasi dana untuk pasca-bencana, yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur darurat, seperti pembangunan jembatan sementara bekerja sama dengan Dinas PUPR,” ungkap Usin.
Menurut Usin, alokasi dana untuk mitigasi bencana merupakan hal yang sangat krusial dan harus diprioritaskan. Ia menegaskan bahwa efisiensi berlebihan dalam anggaran untuk kesiapsiagaan bencana sangat berisiko, mengingat bencana alam, khususnya gempa bumi, yang menjadi ancaman utama di Bengkulu bisa terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi. Oleh karena itu, program mitigasi bencana harus diperkuat, terutama untuk mengurangi dampak dari banjir.
Selain membahas kesiapsiagaan bencana, DPRD Bengkulu juga menyoroti program hibah yang dialokasikan oleh BPBD Sumbar untuk proyek infrastruktur di beberapa daerah. Beberapa proyek yang menjadi perhatian adalah rekonstruksi jalan di Kabupaten Lebong serta pembangunan jembatan di Kabupaten Seluma. Komisi IV DPRD Bengkulu berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu agar program hibah ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.
Salah satu poin yang masih dalam kajian adalah apakah proyek infrastruktur yang didanai melalui program hibah ini memerlukan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu. “Kami masih akan mengonfirmasi lebih lanjut mengenai apakah dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu diperlukan dalam proyek-proyek ini,” jelas Usin. Dengan adanya pembahasan ini, DPRD Bengkulu berharap dapat mengadopsi beberapa strategi dari Sumbar dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana di Bengkulu. (pt)
