padangtime.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Sumbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar, Senin (20/7/2026). Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, ia menilai proses pembahasan berlangsung dinamis, terbuka, dan tetap mengedepankan semangat kemitraan. Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan setiap rekomendasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan.
Selanjutnya, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyelesaikan pembahasan secara intensif hingga mencapai kesepakatan. Menurutnya, sinergi tersebut memperkuat upaya menghadirkan pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menjelaskan rapat memenuhi kuorum dengan kehadiran 43 dari 65 anggota DPRD, sedangkan lima anggota mengajukan izin. Ia menambahkan, pembahasan mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, SiLPA, efektivitas program, efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan capaian kinerja.
Di sisi lain, DPRD menilai kinerja keuangan daerah 2025 tetap baik meski menghadapi kebijakan efisiensi dan bencana hidrometeorologi. Pendapatan daerah mencapai 99,03 persen, sedangkan belanja terealisasi 94,59 persen. Selain itu, Sumbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikutnya, pemerintah akan mengirimkan Ranperda kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses evaluasi sesuai ketentuan.