PadangTIME.com – DPRD Padang melaksanakan Rapat Kerja Komisi serta membahas persoalan pegawai honerer dilingkungan Dinas Kesehatan Padang’, Senin (2/8) di Gedung DPRD Padang.
Dalam rapat ini juga dihadir dari unsur pimpinan DPRD kota Padang dan Sekda, Inspektorat, beberapa pegawai Dinas Kesehatan. Agenda tersebut membahas persoalan tenaga medis di Puskesmas diwilayah Kec. Bungus Teluk Kabung.
Rapat tersebut dibuka oleh Azwar Siry dan menyampaikan aspirasi sekaitan keluhan 23 pegawai kesehatan honerer yang merasa dizalimi oleh Kadis Kesehatan Kota Padang.
Pada kesempatan ini Ketua DPRD Padang Syafrial Kani prihatin setelah membaca surat dari pegawai honerer yang merasa dizalimi.
Dari penjelasan, mereka dimutasi tanpa pemberitahuan serta aturan yang telah ditentukan. Bahkan beberapa Pukesmas Pembantu(Pustu) di Bungus pun tidak buka.
Disamping sebagian dari pegawai medis dilingkungan Puskesmas Kecamatan Bungus mosi tidak percaya terhadap kepala Puskesmas. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Padang dalam rapat kerja tersebut.
Ketua DPRD Padang, juga mengungkapkan setelah turun ke lapangan sekaitan persoalan dimutasinya beberapa pegawai Puskesmas Bungus.
Wakil DPRD Padang Amril Amin juga ikut prihatin tentang 23 orang tenaga medis yang mutasi dan menyebabkan terganggu aktifitas pelayanan terhadap kesehatan masyarakat.
Disisi lain, Helmi Moesin juga mengatakan, bahwa pelayanan terhadap masyarakat memang sangat penting. Dan pelayan kesehatan terhadap masyarakat di puskesmas sangat penting dan jadi perhatian kita bersama.
Lain halnya Amran Tono yang merupakan Politisi dari Gerindra sangat geram terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bungus selama ini. Dengan tegasnya mengatakan, Ibu-ibu dan bapak sangat berdosa besar terhadapa masyarakat disana.
“Ibu sangat berdosa terhadap masyarakat, dan saya minta pada ibu dalam 1×24 jjam mengembalikan mereka ketempat semula bertugas!!?,”ucap Amran Tono dalam rapat tersebut (tn)
