DPRD Kota Padang Lakukan Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

0
4049

Padang, 30 Juni 2022

PadangTIME.com – DPRD Kota Padang Lakukan  rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi  terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, pada Kamis, (30/6).

Rapat Paripurna ini dipimpin  Wakil Ketua Arnedi Yarmen  didampingi Wakil Ketua Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, dan  segenap Anggota Dewan, serta  unsur Forkopimda, dan Kepala OPD serta  para undangan lainnya.

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021″Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebelum disampaikan kepada DPRD itu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang disampaikan haruslah merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Arnedi Yarmen.

Arnedi Yarmen memgatakan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Lebih lanjut Fraksi – fraksi di DPRD Kota Padang menyampaikan pandangan akhir terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.  Juru bicara (Jubir) Fraksi Persatuan Berkarya NasDem Zalmadi, sebagai Fraksi yang menyampaikan pertamakali  kemudian  dilanjutkan Jubir Fraksi Partai Demokrat Nila Kartika, Jubir Fraksi PAN Faisal Nasir, Jubir Fraksi Gerindra Elly Thrisyanti, Jubir Fraksi PKS Pun Ardi dan terakhir Fraksi Golkar-PDIP Wismar Panjaitan. Dari Penyampaian Pandangan Fraksi tersebut  seluruh fraksi setuju Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dijadikan perda  dengan adanya catatan  untuk pemko Padang.

 

 

Sementara itu, Jubir Fraksi Gerindra Elly Thrisyanti mengatakan, semua Penerimaan dan Pengeluaran APBD sudah di audit oleh BPK-RI  kemudian j BPK-RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kepada Walikota Padang dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021.

“WTP ini telah diraih untuk yang ke sembilan kalinya dan secara berturut-turut sejak tahun 2014. Tentunya kita selalu berharap prestasi penilaian Opini WTP ini dapat tetap dipertahankan di tahun tahun yang akan datang. Fraksi Gerindra juga mendorong dan mendukung pemerintah daerah atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat,” katanya. (TN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini