Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar Kecewa TAPD Pesisir Selatan Salah Maknai UU Peraturan dalam Susun Anggaran

0
330

PadangTIME.com – Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar kecewa berat dan kesal dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) kabupatennya yang salah ketika membuat kebijakan dalam menyusun anggaran tahun 2023.

“Akibat salah kebijakan, nyaris ribuan ASN dan tenaga honorer maupun perangkat Nagari di Pesisir Selatan tidak menerima tunjungan penambahan penghasilan. Tapi beruntung masih ada waktu untuk melakukan perubahan dalam penyusunan APBD 2023,” kata Rusma Yul Anwar dalam percakapannya dengan Redaktur Pelaksana PilarbangsaNews.com lewat telp genggam, Kamis sore (16/3/2023).

Menurut Bupati, kita boleh saja salah dalam memaknai UU atau peraturan, tapi jika ada teguran atau ada UU lain yang di langgar seyogyanya saya sebagai bupati secapatnya diinformasikan. Inilah yang kurang menjadi perhatian dari rekan rekan TAPD.

Kesalahan TAPD Pesisir Selatan yakni mamangkas DAU (Dana Alokasi Umum) yang diterima Pemkab Pesisir Selatan ke rekening Anggaran Dana Desa (ADD). Seharusnya besar transfer DAU ke ADD sebesar Rp. 81,6 Milyar atau 10 % dari total DAU yang diterima sebesar Rp 816 Milyar.

Pemangkasan dana transfer ini dilakukan oleh Pemkab Pesisir Selatan mengacu kepada UU nomor 1 tahun 2022. Dimana Pemerintah pusat membagi penggunaan DAU menjadi dua jenis, yakni bebas digunakan dan yang diatur penggunaannya. Dari kedua jenis itu tatal DAU Rp 816 Milyar, yang bebas digunakan sekitar Rp514,3 miliar sisanya sekitar Rp302 miliar adalah yang diatur penggunaannya.

Pengunaaan dana yang diatur itu praktis, besaran dana yang bisa digunakan untuk membiayai proyek lain semakin kecil. Sehingga melahirkan kebijakan sebagaimana yang telah disusun dalam angaraan 2023 oleh TAPD. Yang bikin saya kesal dan marah ternyata anggaran yang kita buat ditolak oleh Kementerian Keuangan dan kita mendapat teguran agar transfer DAU untuk ADD harus 10%.

Bupati mengaku baru tahu tadi pagi ternyata ada penolakan dari Kemenkeu agar dana transfer DAU untuk ADD harus 10% dari total DAU. Ini lah yang bikin saya kecewa berat kenapa terlambat menginformasikan pada saya, padahal surat pemberitahuannya diterima pada tanggal 21 Februari, ” Kata Bupati.

Begitu dapat informasi, bupati langsung perintahkan tim TAPD untuk segera merevisi anggaran dan segera menerbitkan SK penetapannya. Besok hari Jumat sudah bisa saya tandatangani untuk dikirim ke Nagari,” kata Bupati.

Saya sampaikan ini jangan disalahartikan, ya…, saya tidak dalam upaya membersihkan diri, tapi ini kenyataan. Sebagai seorang yang berlatar belakang seorang guru, mana mungkin saya tahu secara detail dalam menyusun anggaran. Anggaran itu disusun oleh tim TAPD. Mereka terdiri dari: Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, Asisten Hukum dan Organisasi, Asisten administrasi, Inspektorat, serta dibantu oleh tim teknis TAPD.

“Sebagai bupati tentu saya sangat mempercayai kepada TAPD. Bupati kan tinggal tanda tangan, ” ujar Rusma Yul Anwar tanpa bermaksud ingin cuci tangan dalam masalah yang memicu akan ada aksi demo mengepung Kantor Bupati Pesisir oleh Perangkat Nagari di daerah itu.

Apakah Pak Bupati takut menghadapi ancaman demo yang akan dilakukan oleh ribuan perangkat Nagari sehingga cepat memerintahkan TAPD untuk merevisi anggaran yang telah disusun?

“Oh.. Tidak. Ini bukan masalah takut. Tapi ini menyangkut dengan pendapatan penghasilan ribuan orang ASN dan Honorer. Jadi akibat salah menerapkan UU terkait anggaran banyak yang akan menerima dampaknya, inilah yang juga bikin saya kesal. Saya tidak ingin ASN atau honorer termasuk perangkat Nagari tidak menerima penghasilan untuk menutup biaya keluarga mereka. Apalagi sebentar lagi bulan Puasa Ramadhan sudah dekat. (pt)

bebi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini