DPRD Kota Padang menyetujui APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,83 triliun dalam rapat paripurna, Jumat (20/11/2026). Meski seluruh fraksi menyepakati anggaran tersebut, mereka menyoroti penurunan belanja infrastruktur dan pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp370,9 miliar.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, dengan agenda pendapat akhir fraksi, penetapan rencana kerja DPRD, serta penyampaian Propemperda 2027.
Dalam pembahasan, Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan belanja pegawai sebesar Rp101,6 miliar menjadi Rp1,59 triliun. Sebaliknya, anggaran jalan, jaringan, dan irigasi turun dari Rp296,7 miliar menjadi Rp42 miliar.
Fraksi Golkar juga mengkritik rendahnya belanja modal yang hanya Rp164,4 miliar atau sekitar 5,8 persen. Karena itu, Golkar mendorong optimalisasi PAD dan pembiayaan pembangunan melalui skema KPBU.
Sementara itu, PKS mengingatkan ketergantungan PAD terhadap pajak daerah serta meminta OPD strategis memastikan program memberikan dampak nyata. PAN turut menyoroti anggaran pendidikan yang disebut baru 8,39 persen, jauh dari target minimal 20 persen.
Demokrat meminta Pemko mengoptimalkan pendapatan daerah dan tidak menumpuk proyek fisik pada akhir tahun. Adapun PKB menekankan penguatan pelayanan publik serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
NasDem mendukung skema KPBU untuk pengembangan Kota Tua, Pantai Air Manis, dan taman sepak bola. Fraksi gabungan PDIP, PPP, dan Ummat juga menyetujui APBD dengan sejumlah catatan.
Meski menyepakati anggaran, DPRD berharap Pemko Padang tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat. (*)
*



