PadangTIME. com – Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap usul Hak Interpelasi DPRD merupakan yang pertama dilakukan DPRD sejak dibentuknya DPRD provinsi Sumatera Barat, hal ini dikatakan Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi saat membuka Rapat Paripurna penyampaian Penjelasan pengusul hak Interpelasi DPRD provinsi Sumatera Barat pada Jumat (28/2)
Dikatakan Supardi penggunaan hak interpelasi DPRD maupun hak-hak DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilakukan dengan efektif efesien, trannparan akuntabel dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumbar tidak perlu ditakutkan karena hak interpelasi terhadap Kepala Daerah Sumatera Barat merupakan hak DPRD untuk mintak penjelasan terhadap gubernur Sumbar atas perjalan dinas ke luar negeri yang tidak efektif dan pengelolaan BUMD yang tidak optimal.
Dikatakan Supardi masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2016 -2021 tinggal lebih kurang 1 tahun lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakhir masa jabatannya untuk itu perlu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas- tugas terhadap pencapaian visi dan misi serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam perda tentang RPJMD.
Dijelaskan DPRD melihat masih banyak capaian target kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai dan masih banyak persoalan – persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diantaranya : 1. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan target kinerja RPJMD, seperti banyak perjalanan dinas luar negeri yang tidak memberikan dampak yang tidak siknifikan untuk pembangunan daerah. 2. Pengelolaan BUMD milik pemerintahan daerah belum optimal,sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan daerah. 3. Tata kelola dan optimalisasi penggunaan aset daerah masih jauh dari harapan. Banyak aset daerah yang dikuasai pihak ketiga dan banyak pula aset-aset daerah yang tidak dimanfaatkan. 4. Berturut-turut proses pencairan beasiswa yang bersumber dari hibah PT. Rajawali Corp, padahal dananya bersumber dari hibah pihak ketiga dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.
Lebih lanjut dikatakan Hidayat sebanyak 18 orang anggota DPRD Sumatera Barat sebagai pengusul hak interpelasi.
Sedangkan Fraksi PKS menolak hak interpelasi yang diajukan tersebut.(tis)
