PadangTIME.com – Aliansi niniak mamak pemangku adat salingka nagari yang terdiri dari 3 kecamatan di Kabupaten Sijunjung mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasinya terkait kedudukan hukum (legal standing) hak hutan ulayat di daerah kabupaten Sijunjung , diantaranya Kecamatan Tanjung Gadang, Kamang Baru, dan Lubuk Tarok.
Kedatangan Niniak Mamak Kab Sijunjung ini disambut olehKomisi I DPRD Sumatera Barat diantaranya Muzli, Efiendri, dan Syahrul Furqon di ruang khusus komisi satu pada Kamis (23/1).
Sementara perwakilan dari tiga kecamatan diwakili lebih dari 60 orang dengan berpakaian adat. Sebelum hearing, perwakilan juga menampilkan kesenian tradisional di halaman DPRD Sumbar.
Salah seorang perwakilan Mursal Dt Rajo Balang mengatakan pihaknya meminta kepada anggota DPRD Sumbar agar bisa memperjuangkan aspirasi yang disampaikan agar pemerintah menegakkan aturan terkait hutan negara, hutan adat dan hutan hak. Pihaknya berharap dengan penyampaian aspirasi ini, bisa memberikan solusi yang baik untuk anak kemenakan di daerah itu.
Aliansi ini meminta DPRD Sumatera Barat untuk mengajarkan menegakkan aturan dan untuk mengawasi tapi jangan permainkan kami. Di Kabupaten Sijunjung tanah kami luas, tapi bukan kami yang punya. Kami di bodoh-bodohi. Dulunya pemerintah daerah minta tanah kami diserahkan ke kabupaten tapi tidak dikembalikan lagi. Kalau kami lihat di lapangan ini hanya antara pemerintah daerah dan pengusaha saja yang diuntungkan, sedangkan masyarakat dirugikan
Mursal Dt Rajo Balang mengatakan saat ini telah banyak perubahan yang terjadi. “Dulu kami bisa mencari sesuap nasi dari hutan yang ada di daeeah kami. Sekarang lewat saja kami di tangkap. Kami hanya mencari sesuap nasi untuk hidup, bukan mencari kekayaan. Tapi hari ini kami tidak aman untuk mencari hal itu,” tuturnya.
Sementara itu Muzli anggota Komisi I DPRD Sumbar sangat menyambut positis aspirasi yang disampaikan Aliansi niniak mamak pemangku adat salingka nagari yang terdiri dari 3 kecamatan di Kabupaten Sijunjung , Pihak DPRD Sumbar akan meninndaklanjuti persoalan tersebut, namun demikian Komisi I DPRD Sumbar menayakan pada Aliansi niniak mamak pemangku adat salingka nagari apakah semua persoalan yang disampaikan ke DPRD Sumbar tersebut telah disampaikan pada Bupati Kabupaten Sijunjung dan DPRD Sinjunjung ungkap Muzli.
“Besar harapan kami agar penggunaan hutan kami sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjuangkan hak kami dan laksanakan seperti apa yang di atur, baik kehutanan atau lainnya. Kami hanya memenuhi kebutuhan hidup bukan kekayaan karena dibatasi sedemikian rupa,” jelasnya.
