PadangTIME – Wali Kota Hendri Septa menghadiri acara Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) RI bersama anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Asli Chaidir.
Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji dengan stakeholder perhajian ini berlangsung di Hotel Mercure Padang, Selasa (12/10/2021). Hadir mendampingi Wali Kota, Kabag Kesra Kota Padang Fuji Astomi.
“Atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan solusi dan pencerahan berkaitan dengan pengelolaan dana haji selama ini,” ucap Wako dalam sambutannya
Wali kota menambahkan, saat ini jumlah jemaah haji Kota Padang yang tertunda keberangkatannya semenjak tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 berjumlah sebanyak 1.035 orang.
Sedangkan jumlah calon jemaah haji Kota Padang yang masuk data waiting list adalah sebanyak 22.203 calon jemaah haji. Jumlah pendaftaran jemaah haji ditahun 2020 sebanyak 2.214 orang dan ditahun ini jumlah pendaftar haji per 11 Oktober 2021 sudah terdata sebanyak 766 orang.
“Dengan banyaknya jemaah yang mengalami penundaan keberangkatan ini, kita berdoa dan berharap semoga di tahun 2022 nanti umat islam di Indonesia, khususnya di Kota Padang Sumatera Barat dapat melaksanakan haji dan umroh ke Makkah,” harap Wako Hendri Septa optimis.
Wako Hendri juga menyampaikan beberapa usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi pandemi Covid-19. Diantara upaya tersebut adalah dengan menggenjot capaian vaksinasi Covid-19 agar Kota Padang dapat keluar dari PPKM Level 4.
“Alhamdulillah hingga saat ini capaian vaksinasi di Kota Padang sudah mencapai 43,5 persen. Artinya masih ada 1,5 persen lagi untuk memenuhi syarat minimal secara nasional agar Padang keluar dari PPKM level 4. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari para ulama, tokoh agama, ustadz, Buya dan bundo kadung untuk mengajak masyarakat Kota Padang agar mau divaksin,” ujar Wako Hendri Septa.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengurus BPKH RI Muhammad Akhyar Adnan mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mesosialisasi BPKH RI kepada masyarakat luas dimana BPKH RI baru berdiri selama 4 tahun.
“Hari ini dana haji itu cukup besar yakni sekitar Rp.155 triliun. Melalui diseminasi pengawasan keuangan haji ini kami juga ingin memberitahukan kepada warga Kota Padang bagaimana dana tersebut dapat dikelola dan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” pungkasnya.
Turut hadir di kesempatan itu, Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Kota Padang Japeri Jarab, Kakan Kemenag Edy Oktafiandi, Ketua Tanfiziyah/PBNU Sumbar Prof Ganefri dan unsur terkait lainnya. (MP)
bebi
