padangtime.com – Di hadapan para pejabat daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat yang hadir di Auditorium Dharmasraya, Bupati Annisa Suci Ramadhani berbicara tegas. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu menghadapi tantangan fiskal yang dihadapi daerah, agar Dharmasraya tidak terus bergantung pada transfer pusat.
Dalam Musrenbang RKPD 2026 dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2030, Kamis (27/03/2025), Annisa mengungkapkan fakta mengejutkan. Ketergantungan terhadap DAU masih sangat tinggi, mencapai 85 persen. Sementara itu, belanja pegawai terus meningkat dari 35 persen di tahun 2022, menjadi 40 persen tahun ini, dan diperkirakan mencapai 45 persen tahun depan.
“Kondisi ini tidak sehat. Jika terus dibiarkan, kita akan kesulitan membangun Dharmasraya yang lebih maju. Kita harus berani melakukan perubahan,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian Annisa adalah aset daerah yang tidak produktif. Ia menyoroti alat berat di Dinas PUPR dan Sport Center di Koto Padang yang menghabiskan biaya perawatan besar tanpa menghasilkan pendapatan sebanding. Bahkan, ia mempertanyakan mengapa RSUD yang seharusnya mampu menghasilkan PAD justru mengalami defisit akibat tingginya biaya operasional.
“Di daerah lain, rumah sakit adalah sumber pendapatan. Di tempat kita, malah menjadi beban. Ini harus dievaluasi,” katanya.
Tak hanya itu, Annisa juga mengungkapkan bahwa defisit anggaran Pemkab Dharmasraya yang awalnya diperkirakan Rp40 miliar ternyata membengkak menjadi Rp96,3 miliar setelah dihitung bersama tunggakan BPJS. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi fiskal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Sebagai langkah solutif, Annisa mendorong OPD untuk lebih kreatif mencari pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP). Ia juga menyoroti absennya Dharmasraya dalam RPJM Nasional 2025-2030, yang membuat perjuangan mendapatkan pendanaan pusat semakin sulit.
Namun, di tengah tantangan ini, Annisa tetap optimis. Menurutnya, Dharmasraya memiliki sektor ekonomi yang kuat, seperti perkebunan dan perdagangan, yang bisa menjadi pilar utama pembangunan. Dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, ia yakin Dharmasraya bisa mencapai kemandirian fiskal.
“Perubahan harus dimulai sekarang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi agar Dharmasraya bisa lebih maju dan mandiri,” pungkasnya. (pt)
