padangtime.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah. Salah satunya, itu dilakukan melalui pelatihan Debt Management Unit (DMU).
Pelatihan yang berlangsung hingga 7 Agustus 2026 itu, merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumbar dengan Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Senin (3/8/2026).
Gubernur Mahyeldi menegaskan, pembentukan DMU merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu merancang dan mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional, sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
“DMU nantinya bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan. Karena itu, aparatur yang mengisinya harus memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, saat ini kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, baik untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan konektivitas, maupun penanganan bencana. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan inovasi dalam mencari sumber pembiayaan yang tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.
“Daerah tidak cukup hanya menjadi pengelola APBD, tetapi juga harus mampu merancang strategi pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi secara proporsional ,” katanya.
Mahyeldi menjelaskan, salah satu alternatif pembiayaan yang tengah dipersiapkan Pemprov Sumbar adalah penerbitan Sukuk Daerah pada 2027. Keberadaan DMU diharapkan menjadi motor utama dalam menyiapkan seluruh proses tersebut, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan pembiayaannya.
Selain mendukung penyusunan skema pembiayaan, DMU juga diharapkan mampu membangun kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, dan masyarakat terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti mengatakan pihaknya mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam persiapan pembentukan DMU dan penerbitan Sukuk Daerah.
Ia menjelaskan, selama lima hari pelatihan, peserta akan mendapatkan materi mengenai regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek yang layak dibiayai, strategi pengelolaan utang, manajemen risiko, hingga mekanisme penerbitan Sukuk Daerah.
“Harapan kami, SDM yang dibentuk melalui pelatihan ini mampu mengelola pembiayaan daerah secara profesional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif,” ujarnya.
Deputi Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB), Kania Satwika Dipora menegaskan komitmen ADB untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan. Menurutnya, pembentukan DMU akan memperkuat tata kelola pembiayaan daerah agar lebih transparan, kredibel, dan berkelanjutan.
Diketahui, Pelatihan DMU tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Asian Development Bank.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Sumbar menargetkan terbentuknya tim DMU yang mampu mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional sebagai bagian dari persiapan penerbitan Sukuk Daerah pada 2027. (adpsb/rmz/bud)
