Padang TIME | Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 telah bekerja sangat keras dalam melindungi rakyat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Buah dari kondisi tersebut, kinerja APBN 2022 dalam perjalanannya menjadi semakin sehat dan sustainable atau berkelanjutan.
“Kinerja positif APBN 2022 tercermin dari realisasi belanja yang mencapai Rp3.090,75 triliun. Ini artinya tumbuh 10,92 persen dibandingkan tingkat belanja 2021,” ujar Sri, dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023, Selasa (31/1/2023).
Sri menyebutkan bahwa APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi melalui dukungan subsidi dan kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta perbaikan layanan publik.
“APBN bekerja untuk melindungi daya beli rakyat dengan menaikkan subsidi terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi yang sangat besar. Lebih dari tiga kali lipat dari Rp152 triliun ke Rp555 triliun,” tutur Sri.
Dengan kinerja belanja yang tumbuh 10,92 persen tersebut, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat. Dunia usaha pun mulai bangkit lebih kuat sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara di APBN.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,42 triliun atau 115,90 persen dari target APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.
“Kenaikan pendapatan ini tumbuh 30,58 persen year on year dibandingkan pendapatan tahun 2021. Jadi ini kenaikan yang sangat tinggi,” ungkap Sri.
Kombinasi dari pendapatan negara yang tumbuh kuat dan belanja negara yang tumbuh positif berdampak pada pengendalian risiko fiskal tahun 2022 yang sangat baik, solid, dan tercermin pada defisit APBN yang sebesar 2,38 persen dari PDB atau Rp464,33 triliun.
Realisasi defisit APBN ini jauh lebih kecil dari target Perpres 98/2022 yaitu tadinya perkirakan 4,5% dari PDB.
“Dengan defisit yang jauh lebih rendah dari target awal, maka rasio utang pemerintah juga mengalami penurunan dari 40,74 persen dari PDB pada akhir 2021 menjadi 39,57 persen dari PDB pada akhir 2022. Dari sisi keseimbangan primer APBN yang sebelumnya mengalami kenaikan dan negatif sangat besar, saat ini juga makin mengecil dan menuju netral atau positif,” papar Sri.
Sri juga mengatakan,
kinerja APBN yang baik merupakan instrumen untuk meredam gejolak yang berasal dari sisi global.
APBN juga mampu melindungi masyarakat dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terguncang terlalu besar dari berbagai gejolak global.
“APBN juga terus mengendalikan risiko lebih solid sehingga dia bisa menjadi fondasi di dalam pertama menyehatkan kembali APBN pada tahun 2023 ini dan terus mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Indonesia,” pungkas Sri. (pt)
bebi
