padangtime.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengumpulkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026). Pertemuan itu membahas langkah terpadu menghadapi penyalahgunaan narkoba, LGBT, dan berbagai persoalan sosial.
Mahyeldi mengungkapkan informasi dari BNNP menunjukkan Sumbar tidak lagi sekadar menjadi jalur peredaran narkoba. Daerah ini juga mulai menunjukkan indikasi sebagai lokasi produksi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut tindakan cepat. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Pencegahan harus melibatkan keluarga, sekolah, pemerintahan nagari, dan masyarakat.
Pemprov Sumbar juga meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke sekolah. Langkah ini bertujuan melindungi pelajar dari perekrutan dan pengaruh negatif.
Mahyeldi meminta nagari dan lembaga adat menjadi garda terdepan mendeteksi penyalahgunaan narkoba, judi daring, dan persoalan sosial lainnya. Ia juga menyiapkan program pendampingan bagi peserta didik yang teridentifikasi pernah mengalami kekerasan.
Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, menyebut Sumbar memiliki sekitar 63 ribu penyalahguna narkoba. Mayoritas mengenal narkoba melalui pergaulan pada usia 15 hingga 24 tahun.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedy Mahadi, menyampaikan polisi menyita hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, dan ratusan butir ekstasi sepanjang Januari hingga Juli 2026. FGD kemudian menghasilkan komitmen memperkuat deteksi dini, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Sumbar. (adpsb/cen/bud)
