Padang TIME | Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa
upaya menumbuhkembangkan industri halal akan dipertegas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2045.
Penegasan itu disampaikan saat digelarnya Rapat Feseability Study (FS) Industri Halal Provinsi Sumbar, Selasa (16/01/2024) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.
“Saat ini kita sedang menyusun rancangan awal RPJP Sumbar 2025-2045, dan tentu saja perihal industri halal akan kita sinkronkan ke dalam rancangan tersebut. Termasuk nanti pendalamannya akan dimuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,” ucap Gubernur Mahyeldi dalam arahannya.
Fokus Pemprov Sumbar terhadap industri halal, sambung Gubernur didasari oleh begitu besar dan lengkapnya potensi yang dimiliki oleh Sumbar untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia, bahkan dunia. Terlebih, keinginan itu bukan hanya menjadi keinginan daerah, melainkan juga keinginan dan kepercayaan pemerintah pusat kepada Sumbar.
“Berulang kali, baik Bapak Presiden dan mau pun Bapak Wakil Presiden, meminta Sumbar untuk memaksimalkan segenap potensi yang ada agar menjadi pusat industri dan ekonomi halal. Ini adalah kesempatan besar, karena perekonomian dunia hari ini mulai bergeser kepada praktik-praktik ekonomi halal,” ucap Gubernur lagi.
Oleh karena itu, sambung Gubernur, segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota, harus mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan industri halal melalui
program-program kerja yang akan dirancang.
“Dengan bersama-sama berkomitmen, maka hasil yang maksimal akan kita dapatkan, untuk mewujudkan Sumbar sebagai pusat industri halal,” ucap Gubernur mengakhiri.
Hadir selaku penyelenggara rapat FS tersebut, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi. Selain itu, rapat juga turut menghadirkan Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi; Pakar Industri Halal, Prof. Irwandi Jaswir, hingga pembicara dari CSQ International Consulting, Mazlan Tuhiman. Rapat sendiri diikuti oleh pejabat lintas OPD, pejabat dari lembaga vertikal, pihak perbankan, jaringan pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. (adpsb/isq)
bebi
