padangtime.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan penyelesaian berbagai persoalan daerah tidak cukup dilakukan dengan langkah sesaat atau penertiban di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus menyelesaikan setiap persoalan hingga ke akar penyebabnya melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
Mahyeldi menyampaikan hal itu saat berdialog dengan para aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis.
Dalam dialog itu, peserta membahas sejumlah persoalan, seperti distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, serta penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dan nagari.
Pengawasan BBM Jadi Kunci Tekan PETI
Menanggapi persoalan PETI, Mahyeldi mengajak semua pihak melihat masalah secara menyeluruh. Ia menilai penertiban di lokasi tambang tidak cukup menghentikan aktivitas ilegal jika faktor pendukungnya masih ada.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas pendulangan tradisional berbeda dengan pertambangan yang memakai alat berat. Kedua aktivitas itu memiliki dampak lingkungan yang tidak sama. Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.
Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM menjadi instrumen penting untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, Pemprov Sumbar terus memperkuat pengawasan bersama aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Sumbar menyiapkan regulasi yang memperkuat peran komite sekolah. Langkah itu bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan pembelajaran jarak jauh. Program tersebut menyasar daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.
“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.
Perkuat Ketahanan Sosial Berbasis Nagari
Dialog tersebut juga membahas penguatan ketahanan sosial masyarakat. Mahyeldi menilai berbagai tantangan sosial harus dihadapi melalui peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi nagari.
Ia menegaskan seluruh upaya itu harus tetap mengacu pada aturan dan koridor hukum yang berlaku.
“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” katanya.
Bangun Sumbar dengan Kolaborasi dan Persatuan
Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan pembangunan Sumbar harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperluas kolaborasi demi kemajuan daerah.
“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutup Mahyeldi. (adpsb/cen/bud)
