DPRD Kota Padang Sampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi mengenai Ranperda Retribusi Jasa Umum

Padang 15 NOVEMBER 2021

PadangTIME.com -DPRD Kota Padang Sampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi mengenai Ranperda Retribusi Jasa Umum. Setelah Semua Fraksi  di DPRD kota Padang menyampaikan pendapatnya  terhadap Ranperda Retribusi Jasa Umum akhirnya   semua fraksi menyetujui  Ramperda Retribusi Jasa Umum untuk dijadikan perda dengan adanya beberapa catatan  atau saran pada pemerinta kota Padang. Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi mengenai Ranperda Retribusi Jasa Umum ini dipimpimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani pada Senen (15/11) di Ruangan Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padang.
Rapat Paripurna ini dihadiri 32 orang dari 45 Anggota DPRD Kota Padang.

Dikatakan Syafrial Kani   secara resmi Pemerintah Kota Padang  telah menyampaikan Ranperda  Retribusi Jasa Umum pada 1 Februari 2021 untuk menindaklanjuti  hal tersebut  Pansus I DPRD Kota Padang  telah melaksanakan  pembahasan Ranperda  Kota Padang ini  sesuai dengan mekanisme  dan ketentuan  perundang undangan yang berlaku.

Dikatakan Syafrial Kani  dalam melanjutkan pembahasan Ranperda ini maka  Pansus I  DPRD Padang  telah melakukan  1. Rapat Internal Pansus, Rapat Pembahasan  Ranperda Retribusi Jasa Umum  dengan SKPD  mulai dari 3-5 Februari 2021, Kunjungan Kerja Pansus I  terkait  Ramperda Pengelolaan  Keuangan Daerah  dari 16- 20 Februari 2021 dan telah dilakukan Rapat Internal  Pansus I  untuk menyusun Laporan. Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dengan didampingi Wakil Ketua, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan diikuti semua Anggota DPRD Kota Padang.

Juga hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Arfian beserta para Asisten dan semua Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang baik secara langsung maupun virtual.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik dan mengapresiasi DPRD Kota Padang yang telah menyetujui Ranperda Retribusi Jasa Umum untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) hari ini,” ungkap wali kota.

Wako Padang  menyebut, Perda Retribusi Jasa Umum ini dihadirkan untuk menyesuaikan perubahan aturan terbaru dari Pemerintah Provinsi atau Pusat.

“Kita berharap melalui Perda ini bagaimana nilai atau besaran retribusi jasa umum itu betul-betul pas untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Selain itu memang seyogyanya sudah kita lakukan pembenahan. Karena retribusi jasa umum yang lama mungkin tidak sesuai lagi kondisinya dengan yang sekarang. Maka itu perlu kita sesuaikan dengan menghadirkan Perda yang baru di sahkan ini,” cetusnya.

Lebih lanjut Hendri Septa menambahkan pihak ke depan akan mensosialisasikan poin-poin di dalam Perda tersebut.

“Kita akan mensosialisasikan secara masiv kepada masyarakat agar bisa memahami perubahan retribusi jasa umum ini. Diantaranya yakni retribusi parkir bagi kendaraan umum, retribusi pemakaman dan beberapa lagi lainnnya,” pungkas wako mengakhiri

(Tisna)