padangtime.com – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh bupati dan wali kota mempercepat sertifikasi halal serta membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Langkah itu bertujuan meningkatkan daya saing daerah, memperkuat UMKM, dan memperluas akses pasar nasional hingga internasional.
Mahyeldi menyampaikan ajakan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Rakor bertema percepatan sertifikasi halal itu menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan sebagai keynote speaker.
Mahyeldi menegaskan, sertifikasi halal kini menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar global. Menurutnya, masyarakat Sumbar memiliki modal sosial yang kuat karena nilai halal telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Ia menjelaskan, pemerintah telah memasukkan pengembangan halal ke dalam RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah juga memperkuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
Hingga saat ini, sebanyak 72.385 pelaku usaha mengikuti program sertifikasi halal. BPJPH menerbitkan 110.114 sertifikat halal yang mencakup 246.332 produk. Mahyeldi menilai capaian tersebut lahir dari kolaborasi pemerintah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan pelaku usaha.
Mahyeldi menegaskan target berikutnya tidak hanya menambah jumlah sertifikat. Pemerintah juga ingin membangun industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, serta rantai pasok berbasis UMKM. Ia mengajak seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026.
(adpsb/cen/bud)
