padangtime.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat peran perhutanan sosial sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas kelompok pengelolaan usaha perhutanan sosial agar lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan pasar. Hal itu disampaikannya saat membuka Bimtek Penyusunan RUPS di The ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis (22/1/2026).
Menurut Mahyeldi, perhutanan sosial di Sumbar kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai program pengelolaan hutan, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini memberikan ruang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara mandiri, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Hingga saat ini, luasan perhutanan sosial di Sumbar telah mencapai 340 ribu hektare. Capaian tersebut berkontribusi pada pelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan rata-rata pendapatan petani hutan sejak 2025 mencapai Rp3,1 juta per bulan.
Gubernur menegaskan, keberhasilan perhutanan sosial sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan KPS dan KUPS. Karena itu, penyusunan RUPS menjadi tahapan penting untuk memperkuat perencanaan usaha, kelembagaan, serta daya saing produk.
Bimtek yang digelar Dinas Kehutanan Sumbar selama dua hari ini diikuti 90 peserta dari KPS/KUPS level Silver dan Gold serta para pendamping. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan level KUPS, serta mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030. (Adpsb/rmz/bud)
