padangtime.com – Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertanian dan mendorong investasi produktif sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok, Candra, dalam Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (20/10/25).
Rakor kali ini mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
Dalam paparannya, Wabup Candra menegaskan pentingnya perhatian dan dukungan konkret terhadap sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Solok.
“Kalau kita dukung sektor pertanian, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian masih menjadi prioritas utama Pemkab Solok karena memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan petani.
Selain pertanian, Pemkab Solok juga menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan potensi sumber daya alam, terutama sektor pertambangan.
Wabup Candra mengungkapkan, Pemkab Solok telah mengusulkan legalisasi 13 titik tambang kepada Gubernur Sumatera Barat agar dapat dikelola secara resmi oleh Koperasi Merah Putih.
“Tambang ilegal tidak memberi manfaat bagi daerah, bahkan banyak dikuasai pihak luar. Dengan legalisasi dan pengelolaan berbasis koperasi, potensi ini akan lebih produktif dan berkeadilan,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas tambang ilegal sekaligus memberikan pemasukan nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Wabup Candra memaparkan potensi besar komoditas kopi Solok yang telah dikenal sejak masa kolonial Belanda.
Kabupaten Solok kini mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan 2.000 hektare lahan kopi, termasuk revitalisasi 1.050 hektare kebun kopi lama di Kecamatan Junjung Sirih.
Namun, Candra mengakui masih terdapat kendala akses jalan menuju kawasan perkebunan yang melintasi hutan suaka alam.
“Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat agar potensi kopi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.
Selain sektor pertanian dan tambang, Wabup Candra juga menyampaikan perkembangan investasi panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok.
Menurutnya, proyek PT Energy Development Corporation (EDC) berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah.
“Ke depan akan dimaksimalkan koordinasi dan komunikasi antara pengembang dengan masyarakat agar manfaatnya lebih luas,” jelasnya.
Untuk potensi panas bumi lain seperti di Batu Bajanjang, Pemkab Solok terus melakukan koordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan investor seperti sebelumnya.
Menutup paparannya, Wabup Candra menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengelola sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, dan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok akan terus meningkat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Rakor Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar M. Abdul Majid Ikram, Kepala Kanwil DJPB Sumbar Mohammad Dody Fachrudin, akademisi Prof. Syafrudin Karimi, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat. (SC)
