padangtime.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan efektivitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar sepanjang 2025 dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, Senin (16/3/2026).
Forum tersebut menyoroti berbagai tekanan yang dihadapi daerah selama setahun terakhir, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, keterbatasan fiskal, hingga dampak bencana alam yang melanda hampir seluruh wilayah Sumbar.
Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menjadi periode yang penuh ujian. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di 16 kabupaten/kota menyebabkan kerusakan infrastruktur sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Situasi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Sumbar yang melambat menjadi 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya.
DPRD menilai angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pascabencana masih perlu diperkuat agar mampu menggerakkan kembali sektor-sektor produktif masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah tetap mencatatkan beberapa capaian, di antaranya penurunan angka kemiskinan menjadi 5,31 persen. Namun DPRD mengingatkan bahwa indikator makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD berupaya memastikan bahwa evaluasi kinerja pemerintah tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar menjadi bahan perbaikan kebijakan ke depan.
Untuk itu, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPJ 2025. Pansus diharapkan mampu merumuskan rekomendasi strategis terkait pemulihan ekonomi daerah, penguatan fiskal, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. (*)
