PadangTIME.com -Walaupun banyak titik Parkir di kota Padang namun sampai saat ini tidak ada berdampak pada Peningkatan PAD di kota Padang, dengan alasan akibat covid -19, Dikatakan Boby Rustam Anggota Pansus I yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, seusai Rapat Pansus I pada Rabu (4/2) di Hotel Grand Ina Muara Padang.
Dikatakan Boby Rustam bahwa saat meninjau langsung lahan parkir dan menjemput aspirasi dari petugas parkir yang ada di beberapa sudut Kota Padang seperti di jalan Pati Mura dilaporkan hanya ada 2 titik parkir namun yang ditemukan ada 6 titik parkir dengan setoran RP 10.000 sehari , sedangkan untuk depan Ramayana hanya ada 2 titik parkir , Tingginya geliat kendaraan yang berlalu lalang di Kota Padang tidak dapat mendongkrak PAD Kota Padang disektor perparkiran.
Setiap petugas parkir yang ada di jalan Patimura menyetor setoran 600 ribu rupiah per bulan/ petugas parkir tanpa ada kwitansi pembayaran. Selain itu, petugas parkir yang stand-by siang hari berbeda dengan petugas parkir yang stand-by pada malam hari.
“Bayangkan, berapa PAD Kota Padang yang banyak hilang dari perpakiran saja. Jelas, ada oknum petugas yang bermain,” paparnya.
Boby Rustam mengatakan banyak titik-titik parkir yang sebenarnya harus ada, tetapi dalam pelaporannya tidak seberapa. Siapa yang bermain.
Lebih lanjut, Bobi menjelaskan jika pemerintah dapat mengelola perparkiran ini dengan baik, potensi PAD di sektor perparkiran sangat lah besar dalam menyumbang PAD. “Sektor parkir membutuhkan manajemen yang profesional. Pada saat ini skema perparkiran sangatlah rumit dari bisnis yang kadang dipandang biasa ini. Terlalu banyak pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis yang mungkin menurut banyak orang adalah hal yang sepele,” tambahnya.
Mendapat pertanyaan tersebut, Kadishub Kota Padang Dian Fikri menyampaikan sektor perparkiran merupakan kendala yang hampir ditemui di berbagai kota di Indonesia. Dishub dalam ini bertugas bagaimana jalur lalu lintas menjadi lancar. “Ada rambu-rambu larangan parkir dan dibolehkan parkir yang telah dibangun pemerintah. Masyarakat seharusnya mematuhi aturan tersebut,” ucapnya.
DPRD Padang minta, Walikota Padang harus mengaudit UPTD Perparkiran Kota Padang. Bukittinggi saja sanggup 5 milyar rupiah pertahun. Jika UPTD Parkir tidak bias memberikan PAD 10 milyar dalam setahun, copot saja semua petugasnya,” tegasnya.
Jika pemerintah dapat mengelola perparkiran ini dengan baik, Boby menjelaskan potensi PAD di sektor perparkiran sangat lah besar dalam menyumbang PAD.
“Walau masih banyak ditemui pungutan liar oleh oknum, tetapi para petugas parkir ini tetap memberikan “upeti” pada petugas agar tetap mendapat izin. Jadi bisa dibayangkan bagaimana skema ruwet dari bisnis yang kadang dipandang biasa saja ini. Terlalu banyak pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis yang mungkin menurut banyak orang adalah hal yang sepele. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang sangat professional,” (tisna)
