Komisi II DPRD Sumbar Rapat Kerja Bahas Hewan Qurban yang bebas dari PMK

0
876

PadangTIME.com – Memastikan hewan  kurban dengan kualitas baik dan sesuai dengan syarat-syarat hewan kurban, Komisi II DPRD Sumbar melakukan Rapat kerja dengan Dinas terkait untuk  mencegah adanya hewan kurban  terkena  wabah penyakit PMK yang menyerang hewan ternak tersebut, DPRD Sumbar khusunya komisi II dan OPD terkait kabolarisasi melakukan antisipasi terhadap hewan kurban Jelang perayaan Idul Adha yang berlangsung pada 9 Juli 2022, mendatang,” ujar Mochlasin .

Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Dinas  terkait untuk mengetahui hewan kurban dengan kualitas baik dan sesuai dengan syarat-syarat hewan kurban, hal ini dikatakan Ketua Komisi II DPRD Sumbar  H.Mochklasin, S,Si   pada Kamis  (9/6).

Komisi II DPRD Sumbar melakukan  rapat kerja dengan Dinas  terkait  untuk melakukan persiapan  hari raya  Iddul Adha  atau hari raya qurban dimana dalam pelaksanaan kurban hewan kurbannya harus memenuhi persaratan.

Rapat kerja  Komisi II DPRD Sumbar, yang dihadiri  Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Drh. Erinaldi mengatakan ada 120 kasus dan 601 ekor dinyatakan positif PMK. Sehingga beberapa pasar ternak yang ada di Sumatera Barat terpaksa ditutup sementara untuk mencegah penularan PMK pada hewan.

Dikatakan Erinaldi, PMK tidak bisa menular kepada manusia, hamun penyebaran virus ini sangat masif terjadi antar hewan ternak terutama kepada hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya. Saat ini di Sumatera Barat, sudah 13 kabupaten/kota yang dilakukan pemetaan mengenai PMK oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano meminta dinas melakukan pengecekan pada semua hewan ternak yang ada di Sumbar jelang memasuki Idul Adha.  juga meminta adanya sosialisasi terkait PMK ini pada masyarakat ke lini paling bawah.

“Perlu adanya seleksi pembelian sapi kurban yang telah memenuhi syarat hewan qurban, jangan sampai memilih hewan yang sakit dan tertular PMK. Untuk itu perlu keseriusan dinas dan pihak terkait untuk menangani  masalah ini. Kalau perlu dilakukan karantina atau diisolasi pada hewan yang terkonfirmasi positf PMK,” kata Arkadius.

Arkadius Dt Intan Bano minta Dinas Kesehatan Hewan untuk dapat menuntaskan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan sebelum hari raya idul Adha mendatang.

Rapat Kerja  Komisi II DPRD Sumatera Barat dilakukan karena persyaratan hewan kurban ini sudah ada, dan DPRD juga sudah membuat regulasinya, yakni peraturan daerah tentang kesehatan hewan, ujar Ketua Komisi II DPRD Sumbar, H.Mochklasin, S,Si pada Kamis  (9/6) yang juga dihadiri   Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar Drh. Erinaldi, Kadis Perhubungan, Dikdokes Polda Sumbar dan MUI Sumbar.

Menurut Mochklasin  kesehatan hewan penting untuk kurban, karena syarat berkurban dalam Al-Qurban  adalah hewan yang sehat. Sedangkan yang tertuang dalam Perda tersebut salah satunya adalah seluruh hewan harus terhindar dari penyakit, seperti antrak dan rabies, jelasnya.Selain untuk memastikan hewan yang disembelih untuk kurban sehat dan telah sesuai dengan syarat-syarat kurban, (tn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini