Pemko Pariaman bersama unsur pendukung menyusun program prioritas 2025 melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
Ia mengatakan karena permasalahannya adalah uang maka dibutuhkan perencanaan dan pembangunan prioritas yang selaras dengan perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik.
“Permasalahan kita itu uang terbatas kalau uang banyak tentu tidak menjadi persoalan, usulkan saja sebanyak-banyaknya nanti kita belanjakan,” kata Asisten I Pemkot Pariaman Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yaminurizal saat pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (2025) Kota Pariaman, di Pariaman, Rabu.
Oleh karena itu, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyepakati program dan rencana pembangunan prioritas untuk 2025 yang dapat didukung anggaran.
“Jangan salahkan kalau di organisasi perangkat daerah tidak ada anggaran karena kita tidak tahu apa yang menjadi prioritas, begitu juga daerah yang terbatas dengan anggaran karena daerah tidak tahu prioritas pembangunannya,” katanya.
Ia menyampaikan perbedaan kondisi keuangan daerah beberapa tahun yang lalu dengan semenjak 2019 sampai 2024. Beberapa tahun lalu daerah itu mengalami kelebihan anggaran mencapai Rp120 miliar namun semenjak 2019 sampai saat ini daerah itu mengalami defisit sekitar Rp100 miliar.
Hal tersebut menurutnya terjadi karena tidak adanya uang salah satunya Dana Alokasi Umum daerah itu berkurang sekitar Rp100 miliar ditambah dengan nilai uang berkurang sedangkan kebutuhan meningkat.
Oleh karena itu, kata dia daerah melalui Musrenbang harus bisa menyusun program dan rencana pembangunan prioritas yang selaras dengan rencana pembangunan dan program prioritas provinsi dan pusat.
“Persoalan kita bukan uang tidak ada, uang sebenarnya banyak tapi permasalahan kita bagaimana meyakinkan kementerian dan lembaga. Untuk itu diperlukan perencanaan yang kuat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan dengan berbagai tahapan yang dilalui dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka peserta dapat memahami terkait anggaran dan mengedukasi masyarakat terkait mekanisme penyusunan program dan anggaran.
“Saya pastikan tidak satu rupiah pun APBD itu yang terbelanjakan tidak melalui proses ini, tidak satu rupiah pun APBD yang tidak dipertanggungjawabkan. Pemeriksaannya berlapis,” ujarnya.
Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat di daerah itu yang belum memahami sistem penganggaran pemerintahan sehingga membuat opini di media sosial yang dapat memperburuk citra pemerintah.
