Jakarta, 10 Juli 2025 — Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), sub holding, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.
Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp285 triliun.
Berikut adalah daftar nama dan jabatan para tersangka yang telah diumumkan Kejaksaan Agung:
AN, Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina (2011–2015) / Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Juni 2021–Juni 2023).
HB, Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina tahun 2014.
TN, SVP Integrated Supply Chain (Juni 2017–November 2018), saat ini menjabat Direktur Utama aktif PT Industri Baterai Indonesia.
Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini menjadi salah satu perkara dugaan korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia dari sisi nilai kerugian negara. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidikan akan terus dilanjutkan guna mengungkap peran pihak lain dan memperluas jangkauan pertanggungjawaban hukum.
JAM PIDSUS menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh tersangka kini tengah menjalani proses hukum dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejagung juga membuka peluang pemanggilan pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan, baik dari lingkungan internal Pertamina maupun mitra kerja yang terafiliasi dengan praktik dugaan korupsi ini. (PT)
