ad
PadangTIME – Ikatan Alumni Magister PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang melaksanakan webinar Nasional secara online pada hari Sabtu, 24 Juli 2021, Pukul 13.00-15.00 wib, mengusung tema “Kebijakan PPKM / Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat” analisis politik, hukum dan pendidikan kewarganegaraan”.
Webinar ini mengundang dua narasumber nasional yakni : Prof. Dr. Triyanto (Universitas Sebelas Maret/Surakarta) dan Jumadi Ph.D (Universitas Tanjung Pura/Pontianak). Webinar juga menghadirkan alumni dan mahasiswa sebagai penanggap yakni Dr. Laurensius Arliman S SH.,MH.,MM.,MKN (Magister PPKn 2020, Dosen STIH Padang), M.Khoiri,S.Pd.,M.Pd (alumni 2016/Dosen Universitas Putera Batam) dan Desmiati, S.Pd. M.Pd (Alumni 2016, DKI Jakarta).
Kegiatan ini dibuka oleh wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial yakni Afriva Khaidir, SH., M,Hum., MAPA., Ph.D. setelah kata sambutan dari kaprodi magister PPKN yakni Susi Fitria Dewi S.Sos., M.Si., Ph.D. Webinar ini menghasilkan 3 point penting yang menjadi rekomendasi narasumber dan para penanggap:
Pertama, ditinjau dari aspek hukum, prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh pemerintah adalah Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke-4 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Berbagai kebijakan sebelumnya, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB dari kementrian kesehatan dan Instruksi Mendagri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat /PPKM pada hari ini, menimbulkan resiko sosial dan politik serta mengandung kelemahan hukum.
Negara juga harus menanggung seluruh kebutuhan masyarakat termasuk hewan ternak. Pada masa pandemic ini merupakan ujian bagi pemerintah apakah hak warga Negara untuk hidup, mendapatkan pelayanan kesehatan, dapat terjamin
Kedua, masyarakat juga harus menghidupkan kembali azas komunitarian, nilai saling menjaga, tolong menolong mulai level RT. Memastikan ada satgas yang bertugas memantau tetangga apakah terpenuhi kebutuhannya ketika menjalani isolasi mandiri.
Konsep ini berkaitan dengan Civic partisipatory yakni terpanggilnya seluruh elemen masyarakat untuk berpartisispasi memberikan uluran tangan. Apabila pemerintah dan seluruh masyarakat bersinergi maka terciptalah Civic responsibility dari setiap individu yang berfungsi untuk memperkuat civic community. Targetnya adalah adalah ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak pandemic ini.
Ketiga, dari aspek politik pemerintah perlu menunjukkan sikap konsisten dalam melahirkan berbagai regulasi. Pelanggaran oleh aparatur pemerintah  hanya akan menimbulkan perlawanan dan pembangkangan dari masyarakat.
Sebagaimana pernyataan dari Ketua Ikatan Alumni Magister PPKn FIS UNP, yakni Zaid Bin Ahmad M. Pd. (pt/Hms UNP)
bebi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here