Padang Time.com – Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas Pendidikan di Sumatera Barat terutama di Kabupaten Sijunjung , maka Komisi I dan II DPRD Kabupaten Sijunjung melakukan kunjungan ke DPRD Sumatera Barat pada Kamis (21/4) yang Lansung di terima oleh Ketua Komisi V Daswanto dan Hidayat Anggota Komisi V DPRD Sumbar sedangkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan.
Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK untuk itu komisi II dan Tiga DPRD Sujunjung ingin membicarakan mengenai biaya untuk siswa SMA dan SMK secara gratis.
Kepada wartawan Daswanto mengatakan kabupaten Sijunjung berkeinginan untuk melaksanakan pendidikan gratis ontuk SMA Dan SMK Dan sekolah luar biasa guna mencapai program pendidikan gratis di kabupaten Sijunjung yang dijuluki kabupaten Lansek manih.
Melalui dana APBD tahun 2021 kabupaten Sijunjungtelah berkontribusi sebesar 5.4 milyar untuk dana Program BKK ( BANTUAN KEUANGAN KHUSUS) untuk program sekolah gratis khusus SMA/S<K dan sekolah luar biasa sehingga dengan dana BKK tersebut pendidikan gratis terwujud di Kabupaten Sijunjung.
Dimana peruntukan BKK tersebut akan diatur dengan baik, termasuk juga bantuan honor guru SMA/SMK dan sekolah luar biasa” Ujar daswanto
Daswanto ketua komisi V menjelaskan Tahun 2021 Anggaran APBD Pendidikan kabupaten Sijunjung memberikan dana khusus`(BKK) pada provinsi sebesar 5,4 Milyar yang kegunaannya untuk membantu meringankan beban siswa SMA ,SMK dan Sekolah Luar Biasa yang ada Kabupaten Sijunjung dengan memnggratis Biaya pendidikan pada siswa setiap siswa memperole dana 50.000 perbulan
Dikatakan Daswanto Pemkab Sijunjung Menyerahkan BKK pada Pemerintahan provinsi bertujuan agar pihak sekolah atau komite sekolah tidak ada lagi melakukan pemungutan dana dari siswa(pt)
