padangtime.com — Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di sejumlah wilayah.
Menurut Doni, skema pembiayaan perbaikan infrastruktur saat ini masih bertumpu pada program Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang difokuskan untuk penanganan wilayah terdampak bencana.
“R3P ini diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujarnya, Minggu (3/5/2026) di Padang.
Ia mengingatkan, persoalan jalan rusak di Sumatera Barat tidak sepenuhnya disebabkan bencana. Data sebelumnya menunjukkan kondisi jalan terdiri dari 59,6 persen baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur,” katanya.
Doni mengakui masih banyak jalan rusak di luar dampak bencana yang belum tertangani optimal. Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala utama karena biaya perbaikan cukup besar.
Sebagai solusi, ia mendorong pemanfaatan program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat. Menurutnya, program tersebut menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan perencanaan dan pengusulan program oleh daerah agar peluang pendanaan tidak terlewatkan. (***)
