Padang TIME.com – PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan ulama memiliki peran strategis dalam menjaga falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai jati diri masyarakat Minangkabau. Karena itu, ia mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membimbing umat sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan keislaman di Sumbar.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (11/7/2026). Musda yang mengusung tema “Meneguhkan Khidmat Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Umat” itu berlangsung selama dua hari, 11–12 Juli 2026.
Mahyeldi mengapresiasi kehadiran para ulama dan pimpinan organisasi Islam dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Ia berharap Musda menghasilkan keputusan yang semakin memperkuat peran MUI dalam membina kehidupan keagamaan dan mendukung pembangunan daerah.
“Mudah-mudahan Musyawarah Daerah MUI Sumatera Barat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik yang membawa manfaat bagi umat dan daerah,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keberadaan MUI memiliki posisi yang sangat penting karena sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar yang menegaskan falsafah ABS-SBK dan adat salingka nagari sebagai kearifan lokal yang menjadi landasan kehidupan masyarakat.
Ia menilai, nilai-nilai tersebut tidak akan tetap hidup tanpa peran aktif para ulama dalam membimbing dan memberikan keteladanan kepada masyarakat.
“Kalau tidak ada bimbingan ulama, tentu falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tidak akan membumi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang,” katanya.
Mahyeldi mengungkapkan, besarnya perhatian masyarakat Minangkabau terhadap identitas budaya juga dirasakan hingga kalangan perantau di luar negeri. Ia mencontohkan adanya masukan dari perantau Minang di Amerika Serikat yang mengingatkan pentingnya menjaga keaslian nilai-nilai budaya dan syariat dalam kehidupan masyarakat.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat Minang di mana pun berada tetap memiliki kepedulian terhadap jati diri daerahnya.
Karena itu, Mahyeldi menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga nilai-nilai tersebut. Mengutip Surah At-Taubah ayat 122, ia mengatakan ulama memiliki tanggung jawab untuk memperdalam ilmu agama sekaligus membimbing masyarakat agar tetap berada di jalan yang benar.
“Dalam situasi saat ini, peran ulama semakin penting untuk membimbing umat sekaligus menjaga nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MUI, Dr. Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa ulama hadir untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan politik maupun kepentingan sesaat.
“Ulama dilahirkan untuk berkhidmat kepada agama, bangsa, dan negara. Tantangan yang kita hadapi hari ini bukan hanya persoalan keumatan, tetapi juga persoalan kebangsaan yang harus diselesaikan bersama,” katanya.
Ia juga menilai pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) memiliki potensi besar sebagai kekuatan pembiayaan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan umat sekaligus memperkuat pembangunan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Sumatera Barat, Dr. H. Zulkarnaini, M.Ag menegaskan bahwa ulama memiliki dua peran utama, yakni sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah). Menurutnya, kedua peran tersebut harus berjalan beriringan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ulama memiliki fatwa, tausiah, dan taujihat, namun implementasinya membutuhkan dukungan pemerintah. Karena itu, sinergi ulama dan umara menjadi sangat penting dalam menjaga umat dan membangun Sumatera Barat,” ujarnya. (adpsb/cen/bud)
