Arah Strategis Audit Sektor Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

0
440

Oleh : Annisaa Rahman  (Dosen Fakultas Ekonomi Unand)

Metro Padang.com – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustanability Development (SDGs) menjadi arah pengembangan yang hangat diperbincangkan. Pembangunan berkelanjutan sering didefinisikan sebagai pembangunan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Li & Mckernan, 2016; Olojede dan Erin, 2021; Oyewo et al., 2021). SDGs digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. PBB mengambil langkah yang sangat ambisius dengan menetapkan 17 Tujuan SDGs atau Tujuan Global. SDGs bertujuan memberikan pertumbuhan inklusif, kemakmuran ekonomi, dan transformasi sosial bagi semua orang pada tahun 2030. 17 tujuan SDGs berkaitan dengan aspek sosial, ekologi, dan ekonomi yang berfungsi sebagai pedoman transisi menuju pembangunan berkelanjutan (Le Blanc, 2015). Dan seluruh anggota PBB, 193 negara telah berkomitmen untuk bekerja menuju pencapaian SDG pada tahun 2030. SDGs didukung oleh program aksi, kerangka pengukuran dan kinerja, yang terdiri dari 169 target dan total 232 indikator. Banyak dari program ini merupakan kelanjutan dari alur kerja lama. Oleh karena itu, SDGs dipandang sebagai “era transformasional pembangunan manusia berikutnya” dan memiliki potensi untuk menjadi visi panduan bagi tindakan pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk kemakmuran bersama dan berkelanjutan (Hajeret al., 2015).

Pemerintah, perusahaan privat, organisasi internasional, aktor non-negara seperti akademisi, dan banyak lainnya semuanya terlibat dan memberikan kontribusi untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan (Cordery dan Hay, 2021). Segera setelah Agenda 2030 SDGs pada tahun 2015 ditetapkan, lembaga audit negara di seluruh dunia mulai mengevaluasi seberapa siap pemerintah mengimplementasikan SDGs (Montero dan Le Blanc, 2019). Dekade 2020 disebut sebagai “dekade aksi SDGs” oleh PBB. Pemerintah diharapkan memberikan penekanan yang sama, meskipun mungkin tampak tidak masuk akal bagi sebagian orang untuk berpikir bahwa 17 SDG dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Lembaga audit negara dalam situasi ini sangat jelas dan penting. Target harus dicapai dari waktu ke waktu, sehingga auditor sektor publik akan melacak perkembangan dan melaporkan kemungkinan pencapaiannya dalam kerangka waktu yang diproyeksikan. Auditor harus memeriksa tindakan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yang bertugas mencapai target nasional.

Untuk memenuhi Agenda 2030, Lembaga audit negara dari seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia juga mesti merancang respon strategis dan kebijakan audit untuk mencapai tujuan dan target SDG tersebut. Respon strategis ini dapat dilihat dari kemana arah kebijakan audit yang akan dijalankan Lembaga audit negara. Apakah masih fokus pada audit laporan keuangan dan audit kepatuhan, atau semakin memperkuat audit kinerja yang diyakini dari hasil berbagai riset, merupakan jenis audit yang mampu menjawab tantangan audit masa depan dan audit SDGs. Mengusung konsep New Public Management, audit kinerja dengan karakteristik utama ekonomis, efisien, dan efektifitas diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi Lembaga audit negara untuk melakukan audit yang dapat memberikan dampak terhadap nilai publik yang besar bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu,  karena tinggal beberapa tahun lagi menuju 2030, fokus dan kebijakan audit Lembaga audit negara mesti semakin diarahkan dan dipacu kepada pelaksanaan audit kinerja atas program-program SDGs yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.

bebi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini