PadangTIME.com – Massa yang melakukan aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau tolak harga BBM naik, gagal bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang untuk bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar saat melakukan aksi tolak harga BBM naik di Kantor DPRD Sumbar, Senin (5/8/2022) tidak berhasil.
Sebelum bubar, peserta aksi demo tolak harga BBM naik, berniat untuk kembali datang pada saat rapat paripurna untuk menyampaikan aspirasinya, Jumat (9/9/2022) mendatang.
Sebelumnya, dalam aksi massa juga meminta masuk ke Gedung DPRD Sumbar, kemudian mereka ditemui oleh Kabag Umum DPRD Sumbar Riswandi. Berselang kemudian mereka melakukan diskusi bersama mahasiswa di halaman Gedung DPRD Sumbar.
Pada pertemuan itu, Kabag Umum DPRD Sumbar Riswandi mengatakan kepada peserta aksi bahwa saat ini dari total 65 Anggota DPRD Sumbar, memang tidak ada satu orang pun di kantor wakil rakyat tersebut.
Menurunya, seluruh anggota dewan tersebut, kini sedang menjalani dinas di luar daerah. “Sesuai dengan agenda Badan Musyawarah (Bamus) anggota DPRD sekarang semuanya dinas ke luar daerah sesuai tugas komisi masing-masing,” kata Riswandi.
Dia mengatakan, mahasiswa dalam aksinya ingin meminta bertemu dengan anggota DPRD Sumbar. Kemudian meminta anggota DPRD untuk sepakat bersama menolak kenaikan harga BBM.
Menurut massa penolakan itu wajar dilakukan, karena kenaikan harga BBM dinilai memberatkan masyarakat. Sesuai aturan aspirasi boleh disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Gagal Bertemu Anggota DPRD Sumbar, Sempat Berdiskusi Sebelum Bubar,massa-aksi-tolak-harga-bbm-naik-gagal-bertemu-anggota-dprd-sumbar-sempat-berdiskusi-sebelum-bubar.
“Mereka menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan tanggal 3 September kemaren, namun mereka gagal menemui anggota DPRD,” ujarnya.
Akibat gagal menemui anggota DPRD, pihaknya mengusulkan agar mahasiswa kembali ke Kantor DPRD Sumbar pada hari Jumat (9/8/2022). Saat itu semua anggota DPRD kemungkinan akan ada di kantor, karena ada agenda sidang paripurna.
“Pada rapat paripurna pasti sudah ada anggota dewan, jadi itu solusinya, mereka akan kembali untuk audiensi dengan pimpinan, atau salah satu pimpinan, atau anggota dewan,” katanya.
Usulan itu kemudian disepakati oleh peserta aksi kemudian mereka membubarkan diri dan akan datang pada saat rapat paripurna untuk menyampaikan aspirasinya.
Selanjutnya, mereka menyuarakan agar anggota DPRD Sumbar ikut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
Seorang peserta aksi Azis, melakukan orasi di depan puluhan peserta lainnya. Dia mengatakan anggota DPRD adalah perwakilan masyarakat, sehingga seharuanya menyuarakan keinginan masyarakat banyak.
“Beberapa hari lalu kita tahu Harga BBM dinaikan oleh pemerintah, kebijakan ini menyusahkan masyarakat, kebijakan ini membuat masyarakat mengeluh,” katanya.
Menurut Azis, anggota DPRD merupakan orang-orang terpilih serta terdiri dari orang-orang pintar yang mewakili suara masyarakat.
Sejauh ini kata Azis atas kenaikan BBM berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat baik dari kalanga bawah dan kalangan atas, termasuk mahasiswa mengeluh dengan kebijakan ini.
Kemudian akibat kebijakan ini tentu akan berdampak panjang yaitu dengan naiknya harga berbagai kebutuhan dan barang.
Melalui aksi massa mahasiswa HMI kali ini, pihaknya ingin mengajak anggota DPRD atau dewan agar ikut meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM.
Anggota DPRD menurut dia harus menyuarakan kepentingan masyarakat bukan tunduk kepada kepentingan partai sebab mereka duduk karena dipilih masyarakat.
“Kami menilai kenaikan harga BBM itu akan menimbulkan multiflyer effect, setelah kenaikan harga BBM tentunya disusul oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Nabusfanando kepada TribunPadang.com, Senin (5/9/2022).
Apalagi, kata dia, saat ini ekonomi masyarakat baru berangsur pulih pasca Pandemi Covid-19, namun ketika harga BBM dinaikkan akan berdampak dengan merosotnya ekonomi masyarakat.
Lalu, HMI mendesak pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik. Kemudian, massa aksi juga meminta pihak yang berwenang mengusut tuntas mafia migas. (tn)
