Padang TIME.com –Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sumbar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar memperkuat pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
Mahyeldi mengatakan, Sumbar memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang perlu dikelola secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi. Karena itu, Pemprov Sumbar mendorong pengembangan sektor tersebut melalui pendekatan ekonomi biru yang selaras dengan program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan empat program prioritas yang diusulkan Pemprov Sumbar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program pertama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir.
Program kedua adalah pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis sistem bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Mahyeldi, integrasi tersebut penting untuk memastikan ketersediaan pasokan ikan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kita ingin program ini tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, Pemprov Sumbar juga mengusulkan pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra produksi hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera. Mahyeldi menyebut rencana tersebut telah mendapat dukungan dari KKP melalui kerja sama dengan UPTD BPIU2K Karangasem.
Selain itu, Pemprov Sumbar turut mendorong optimalisasi pemanfaatan tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar sebagai kawasan wisata bahari berbasis konservasi yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.
“Seluruh inisiatif ini kita integrasikan dengan pengelolaan kawasan konservasi agar keseimbangan ekologis tetap terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan kekayaan hayati laut tetap terlindungi untuk generasi mendatang,” tutur Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon mengatakan Menteri KKP memberikan dukungan terhadap berbagai program yang diusulkan Pemprov Sumbar, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi biru dan peningkatan produktivitas sektor perikanan.
Menurut Syefdinon, Menteri KKP menilai program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan ekosistem ekonomi kelautan dan perikanan secara terintegrasi.
“Pak Menteri menyampaikan program ini akan memperkuat produksi perikanan tangkap yang ke depan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk ekspor melalui pemanfaatan Pelabuhan Samudra Bungus,” kata Syefdinon.
Ia menambahkan, Menteri KKP juga meminta agar program budidaya bioflok segera direalisasikan, khususnya bagi usulan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Selain itu, lanjut Syefdinon, Menteri KKP juga mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul, pembangunan pabrik pakan, serta pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga agar biaya produksi lebih efisien dan keuntungan masyarakat pembudidaya dapat meningkat.
“Beliau juga meminta agar program ini menjadi program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan lintas OPD, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder terkait agar arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumbar semakin terintegrasi,” ujarnya. (02
