padangtime.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meresmikan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sektor peternakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Senin (19/1/2026). Tiga UPTD tersebut yakni UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar, UPTD Ternak Unggas, dan UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Semen Beku (BPTSB) Tuah Sakato.
Peresmian yang digelar di UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumbar mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor peternakan dan kesehatan hewan. Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penerapan BLUD diharapkan mampu mengubah pola kerja birokrasi agar lebih melayani, adaptif, dan inovatif.
Mahyeldi menekankan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan kualitas layanan yang nyata bagi masyarakat. Ia juga mendorong UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar dikembangkan sebagai ikon layanan publik modern berbasis digital, termasuk melalui penerapan sistem pendaftaran dan rekam medis berbasis aplikasi.
Untuk UPTD Ternak Unggas, Gubernur menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi, tidak hanya pada produksi bibit tetapi juga inovasi pakan berkualitas dengan harga kompetitif melalui kemitraan. Sementara pada UPTD BPTSB Tuah Sakato, Mahyeldi mendorong pemanfaatan teknologi produksi, khususnya teknologi sexing semen beku, serta perluasan jangkauan pemasaran hingga luar daerah.
Mahyeldi menyampaikan, hingga saat ini Sumbar memiliki 55 BLUD yang telah memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD dilakukan melalui efisiensi, peningkatan volume layanan, dan inovasi, tanpa membebani masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar Sukarli menyampaikan bahwa BLUD Rumah Sakit Hewan Sumbar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi nasional untuk peningkatan mutu layanan dan SDM. Ia optimistis kontribusi PAD yang ditargetkan Rp1,7 miliar pada 2025 dapat meningkat menjadi Rp2,4 miliar seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat. (adpsb/bud)
