Padangtime.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menghadiri Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD, beserta jajaran, para bupati/wali kota se-Sumbar, serta kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar menyediakan bangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu, pembangunan perumahan harus menyeluruh, berkeadilan, ramah lingkungan, tahan bencana, serta mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa inflasi daerah kerap dipicu sektor perumahan, mulai dari sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga keterbatasan lahan di perkotaan. Kondisi ini menuntut inovasi pembiayaan, keterlibatan swasta, serta sinergi pusat-daerah.
Tercatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 6.577 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah dibangun atau diperbaiki di Sumbar. Pembangunan ini bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota, CSR, serta program rumah subsidi.
Pada kesempatan itu, sejumlah penghargaan juga diberikan. Gubernur Mahyeldi menerima penghargaan atas kontribusinya dalam pembangunan perumahan di Sumbar. Penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Wali Kota Padang, Bank BTN Kanwil Sumbar, serta DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar.
Dirjen Perumahan Pedesaan, Imran, menekankan bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan amanah konstitusi sekaligus jawaban atas backlog perumahan nasional yang masih sangat tinggi. “Ada 9,9 juta keluarga belum punya rumah dan 26,9 juta tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, Presiden menargetkan setiap tahun dibangun tiga juta rumah agar pada 2029 minimal kebutuhan dasar ini terpenuhi,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya menekan angka backlog, tetapi juga mampu memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. (nov/pt)
