padangtime.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025).
Acara dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar, Inspektur Daerah, Kepala OPD, serta Admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan dalam memperkuat integritas birokrasi di daerah. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi hanya akan berhasil bila dilakukan bersama melalui sinergi semua pihak.
“SPI dan MCP bukan sekadar agenda rutin atau kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas. SPI mencerminkan persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi, sementara MCP mendorong perbaikan pada delapan area strategis pemerintahan,” jelasnya.
Berdasarkan data, skor SPI Sumbar tahun 2024 tercatat 67,20 poin, masih di bawah rata-rata nasional (71,53). Namun pada MCP, Sumbar meraih skor 92 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional (85). Kota Padang Panjang bahkan konsisten menjadi terbaik nasional dengan 94 poin sejak 2018.
Meski demikian, Gubernur mengakui sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain gratifikasi yang masih dianggap lumrah, promosi jabatan yang sarat kepentingan, dan lemahnya perlindungan bagi whistleblower.
Untuk itu, Pemprov Sumbar telah menyiapkan langkah strategis, seperti pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi, pelaporan e-LHKPN, penguatan SPIP, hingga Satgas Saber Pungli.
“Target kita ke depan adalah skor SPI meningkat ke kategori ‘terjaga’ dan skor MCP semakin baik. Pencegahan korupsi harus berjalan optimal melalui sinergi semua pihak,” pungkas Mahyeldi.
