Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali untuk siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Menurutnya, tantangan tersebut dapat diatasi melalui transformasi layanan pertanahan yang mengutamakan simplifikasi proses bisnis berbasis akurasi, kehati-hatian (prudent), akuntabilitas, manajemen risiko, dan transparansi, serta didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai.
“Masyarakat kita saat ini semakin cerdas dan kritis. Karena itu, wajah kantor kita harus berubah dan bertransformasi. Proses bisnis pelayanan harus lebih sederhana dan cepat, tetapi tetap mengutamakan akurasi, baik data yuridis, fisik, maupun historis,” ujar Menteri Nusron dalam pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024).
Provinsi Bali telah menjadi pelopor layanan pertanahan berbasis elektronik, yang mulai diterapkan secara penuh di sembilan kabupaten/kota sejak Mei 2024. Inovasi ini mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, Menteri Nusron menekankan bahwa kecepatan pelayanan tidak boleh mengesampingkan kehati-hatian, terutama dalam menghindari potensi sengketa di masa depan.
“Kita harus hati-hati memastikan tanah yang akan disertipikatkan tidak tumpang tindih. Produk yang dihasilkan juga harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan produk hukum,” tegas Nusron.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya manajemen risiko sebagai fondasi pelayanan pertanahan. “Kita harus berpikir ke depan, mengidentifikasi potensi risiko konflik atau tumpang tindih. Pelayanan berbasis risk management akan membuat proses lebih aman dan terkontrol,” katanya.
Transparansi juga menjadi poin penting yang disampaikan Nusron. “Pelayanan harus transparan dan bisa dikontrol oleh masyarakat. Dengan begitu, kita menjadi birokrasi modern yang dipercaya publik,” imbuhnya.
Transformasi layanan ini diharapkan membuat pelayanan pertanahan lebih adaptif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN.
Hadir mendampingi Menteri ATR/BPN dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis; serta Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali I Made Sumadra, bersama jajaran pejabat administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali. (*)
