Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam arahannya menegaskan bahwa MBG adalah program strategis nasional yang sangat penting untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Oleh karena itu, program ini perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak.
“Program MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi di nagari dan desa,” ujar Mahyeldi.
Ia memaparkan, biaya produksi MBG sangat besar. Perhitungan rata-rata biaya produksi setiap dapur per hari mencapai Rp45 juta. Dengan asumsi 20 hari penyediaan MBG per bulan, maka total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp900 juta per dapur per bulan, atau Rp10,8 miliar per tahun. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran nagari/desa yang hanya Rp1 miliar per tahun.
Khusus di Sumbar, 1 dapur MBG melayani 2 nagari, dengan total 120 dapur. Saat ini baru 84 dapur yang beroperasi. “Kita berharap ke depan kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi dari produksi pangan masyarakat nagari. OPD terkait harus menyiapkan sinergi ini agar program benar-benar memberi dampak bagi ekonomi masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Terkait kasus keracunan di Kabupaten Agam yang dialami 86 orang usai mengonsumsi nasi goreng MBG, Mahyeldi menegaskan pihaknya telah menghentikan sementara operasional dapur tersebut. “Satgas sedang melakukan identifikasi lapangan. Saya minta setiap kasus segera ditangani cepat, pastikan makanan memenuhi standar higienis,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan agar standarisasi MBG menjadi perhatian serius Bupati/Wali Kota dan Satgas, sehingga program nasional ini berjalan optimal di Sumbar.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program. Narasumber utama dalam pertemuan ini adalah Kepala KPPG wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syariwidya.
Pertemuan dihadiri Forkopimda se-Sumbar, bupati/wali kota, dan Satgas MBG kabupaten/kota. (pt/Romzy)
