padangtime.com | Insiden penembakan terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, telah menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES REFORMASI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas mengutuk tindakan tersebut dan menuntut penyelesaian kasus ini secara transparan.
Ketua Hubungan Luar Negeri FSP FARKES REFORMASI – KSPI, Dimas P Wardhana, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal KSPI bidang Infokom, menyatakan, “Kami tidak akan tinggal diam atas penembakan ini. Kami akan melakukan aksi di Kedutaan Besar Malaysia pada Kamis, 30 Januari 2025, bersama Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya untuk menuntut penyelesaian kasus ini secara transparan.” Ia menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang memadai.
Insiden tersebut mengakibatkan satu orang WNI tewas dan empat lainnya terluka. FSP FARKES REFORMASI dan KSPI menuntut beberapa hal sebagai berikut:
Penyelesaian Kasus Penembakan Secara Transparan dan Cepat – Meminta agar proses hukum dijalankan secara terbuka dan tidak memihak.
Tindakan Tegas Pemerintah Indonesia – Mengharapkan Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran, untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini.
Perlindungan Lebih Baik bagi WNI di Luar Negeri – Menuntut adanya jaminan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Penjelasan dari Pemerintah Malaysia – Meminta penjelasan yang jelas dari Pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan tersebut.
Meskipun nota diplomatik telah dikirimkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari pihak Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Malaysia belum serius menangani kasus ini, yang semakin memicu kekecewaan di kalangan masyarakat dan serikat pekerja Indonesia.
Menurut informasi dari KBRI Kuala Lumpur, komunikasi dengan kepolisian Malaysia menunjukkan bahwa penembakan tersebut masih belum jelas apakah terkait dengan jalur ilegal atau karena perlawanan dari WNI yang terlibat. Pihak serikat pekerja mendesak agar insiden ini segera dijelaskan dengan transparan.
Kasus ini juga menjadi sorotan tajam terhadap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding. FSP FARKES REFORMASI dan KSPI menuntut penjelasan lebih lanjut mengenai antisipasi terhadap proses hukum terhadap pelaku penembakan dan bagaimana dukungan hukum akan diberikan kepada para korban.
Kejadian ini menjadi sebuah pukulan berat bagi perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh para WNI yang bekerja di negara-negara dengan sistem hukum yang seringkali tidak transparan. (pt)
