padangtime.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi, berbasis data, serta lintas level pemerintahan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/1/2026).
Mahyeldi menyampaikan, Sumbar merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Selain berada di jalur Sesar Sumatra, daerah ini juga berhadapan langsung dengan zona subduksi megathrust, memiliki topografi pegunungan, serta daerah aliran sungai yang curam dengan curah hujan tinggi.
Menurutnya, penanganan pascabencana di Sumbar tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial. Sebab, dampak bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Renduk PRRP sebagai kerangka kebijakan nasional pemulihan wilayah terdampak bencana. Mahyeldi berharap, pengalaman bencana di Sumbar dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain agar potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk pemulihan pascabencana, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyelesaikan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai kewenangan masing-masing dan menyerahkannya kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB pada awal Januari lalu.
“Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan dokumen R3P daerah dengan Renduk PRRP agar pelaksanaan pemulihan berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, Renduk PRRP harus menjadi instrumen pemulihan yang cepat, bermartabat, serta mampu mengurangi risiko bencana di masa depan melalui penguatan kolaborasi multipihak. (Adpsb/nov/bud)
