padangtime.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang positif sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan indikator makro dan pelayanan dasar.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Sumbar, Edzedin Zein, menyebut Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 76,43 menjadi 77,27. Angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen dan pengangguran 5,62 persen.
“Ini menunjukkan program pembangunan berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya di Padang, Senin (30/3/2026).
PDRB per kapita juga meningkat menjadi Rp59,54 juta, disertai penurunan ketimpangan pendapatan. Namun, pertumbuhan ekonomi tercatat 3,37 persen atau melambat dibanding tahun sebelumnya.
Di sektor pelayanan dasar, partisipasi pendidikan menengah meningkat menjadi 90,32 persen, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah terakreditasi 100 persen.
Pada sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 71,10 persen. Selain itu, korban bencana telah difasilitasi memperoleh rumah layak huni.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,20 triliun atau 98,97 persen, sedangkan belanja Rp6,04 triliun atau 94,59 persen. Sumbar juga kembali meraih opini WTP.
Pemprov Sumbar terus mendorong inovasi dan digitalisasi pelayanan publik serta membuka akses RLPPD secara transparan kepada masyarakat melalui website resmi melalui https://sumbarprov.go.id/home/news/23958-ringkasan-laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-rlppd-provinsi-sumatera-barat-tahun-2025-.
(adpsb/bud)
