Padang TIME.com – (Arosuka) — Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jumat (13/3/2026), di Ruang Kerja Bupati Solok.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, para Asisten, Inspektur Daerah Dery Akmal, Kepala BKD Syafnur, serta Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Nofri bersama tim pemeriksa.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Medison menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip akuntabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Inspektorat serta pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi aplikasi keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, Pemkab Solok juga menindaklanjuti sejumlah catatan awal dari tim pemeriksa dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan klarifikasi terhadap beberapa aspek pengelolaan keuangan. Salah satunya terkait penerimaan daerah yang masih tercatat pada akun pendapatan lain-lain, yang akan ditata kembali agar pencatatannya lebih jelas dan tidak mempengaruhi laporan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah juga menekankan pentingnya penertiban pencatatan aset daerah, khususnya terhadap bantuan peralatan elektronik untuk sekolah yang bersumber dari program pemerintah pusat. Pemerintah daerah berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar proses serah terima barang dapat segera dilakukan sehingga aset tersebut dapat tercatat secara resmi dalam neraca daerah.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengelolaan aset dan barang yang berkaitan dengan penanganan bencana, termasuk kendaraan dan peralatan yang dibeli melalui dana kebencanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik serta menghindari potensi temuan dalam pemeriksaan.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi dari BPK.
Bupati juga menyoroti beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk penyelesaiannya.
Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah harus tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui Exit Meeting ini, diharapkan hasil pemeriksaan dari BPK RI dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
